#2210: Menjelajah Facebook: Overpopulasi di Indonesia

Akhir-akhir ini saya mulai berkeliaran di facebook, alasan utamanya karena bosan saja. Pengen melihat secara langsung informasi apa saja yang sering berkeliaran di dunia facebook, terutama di linimasa saya. Dengan teman lebih dari 700, saya berpikir, mungkin saja nanti ketemu diskusi yang menarik. Dan penasaran juga dengan sistem penyaringan yang dilakukan oleh Facebook untuk memberikan beberapa pos yang menarik bagi saya.

Sebut saja, 1 bulan terakhir ini, saya menemukan berbagai pos dari yang sangat menarik sampai “apa sih ini pos”. Tak hanya sekedar melihat dan membaca pos-pos tersebut, saya biasanya coba ikut serta bergabung dengan diskusi yang ada. Sayangnya, hasilnya tidak selalu baik, dalam artian diskusi ujung-ujungnya sekedar bersenda gurau antar partisipan. Bahkan tak sedikit saya mencapai reaksi sangat jengkel saat membaca komentar orang lain atau pos yang dimasukkan ke Facebook.

Singkat cerita, dari berbagai diskusi yang saya coba ikut serta ataupun mulai, berikut beberapa diskusi yang membuat saya berpikir ataupun mencoba mencari informasi baru terkait yang dibicarakan. Saya tidak akan menyertakan bagaimana alur diskusi yang terjadi, hanya membuat tulisan pendek terkait topik tersebut. Tentunya, saya tidak melakukan penelitian lebih lanjut ataupun pencarian lebih merinci mengenai topik yang dibicarakan, jadi tulisan ini sebagaimana ide yang kebetulan terpikirkan oleh saya. 

Overpopulasi di Indonesia

Penulis asli memberikan pertanyaan “Apakah di Indonesia sudah overpopulasi?” disertai opini pribadi yang berbunyi “Tidak, saya melihat di Indonesia, persebaran penduduknya saja yang tidak merata. Pulau jawa terlalu padat.”

Pertanyaan yang cukup sederhana, akan tetapi jawabannya bisa jadi cukup rumit bahkan sampai sulit dijelaskan ataupun dipahami (bagi saya ataupun orang lain). Topik overpopulasi secara global biasanya menjadi bahan perdebatan karena berbagai pandangan yang digunakan. Beberapa yang populer adalah bahwa sumber daya di bumi belum digunakan secara optimal maka populasi di bumi sendiri belum melebihi kapasitas yang tersedia. Sedangkan opini populer lain adalah di suatu lokasi sudah terlalu padat sehingga jika bertambahnya penduduk ataupun populasi dikategorikan sebagai overpopulasi.

Overpopulasi, menurut wikipedia dan kamus besar bahasa indonesia, diartikan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk melebihi kapasitas suatu wilayah. Kapasitas disini bisa terkait dengan lahan tempat tinggal, sumber daya, pekerjaan. Jika melebihi satu atau lebih dari aspek tersebut, bisa dikategorikan kondisi yang overpopulasi. Saat berbicara Indonesia, banyak orang yang berpendapat bahwa lahan kosong masih banyak. Sebut saja di luar pulau jawa. Berikut komentar saya mengenai ide ini:

Lahan kosong di indonesia memang masih banyak, tapi lahan layak tinggal itu masih sedikit atau setidaknya terbatas. Bisa jadi Infrastruktur di pulau lain belum sebaik atau semenguntungkan seperti pulau jawa. Ini tergantung pemerintah daerah lain saja sejauh mana investasi terhadap perkembangan infrastrukturnya yang nanti memancing para investor untuk berkembang didaerah tersebut, dan orang pulau jawa atau daerah lain yang tergolong penuh, mengambil alternatif daerah tersebut sebagai tempat tinggalnya.

Rasanya biasa jika orang berpendapat bahwa semua lahan kosong bisa digunakan untuk infrastuktur. Nyatanya, lahan kosong belum tentu juga layak dibikin bangunan infrastruktur berupa jalan ataupun bangunan sederhana. Bukan tidak mungkin, tapi biaya untuk memadatkan tanah juga bisa jadi beban saat pembangunan hanya untuk persiapan pondasinya (misal di Kalimantan). Saya belum melakukan pencarian lebih lanjut mengenai topik ini, jadi mohon diperiksa kembali atau dicari lebih lanjut sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa jika ibukota pemerintahan Jakarta dipindahkan ke daerah lain, maka daerah disekitar tersebut akan mulai berkembang. Berikut komentar singkat saya:

Sebelum dipindahin juga, infrastruktur daerah pengganti harus sudah ada untuk mendukung aktifitas penting di ibukota tersebut. Yang kepikiran oleh saya sih, pemerintah daerah bisa mulai memfokuskan biaya terhadap sektor infrastruktur (tapi biasanya mulai ribut saat sektor pendidikan, budaya, dlsbnya ikut campur). Dan ini kebetulan aja pulau jawa sudah ada fasilitas yang mendukung sejak dulu. Jadi jawa lebih duluan berkembang. Bayangkan aja kalau di jawa gak ada jalan tol, dan di sumatra ada jalan tol lebih dulu disertai transportasi yang baik, mungkin bisa jadi yang padat di pulau sumatra. haha

Sejauh yang saya ketahui, pulau jawa dijadikan sebagai pusat (terutama jawa barat dan jakarta) karena kebetulan saja daerah tersebut dipusatkan sejak awal. Dan berbagai infrastrukturnya sudah terbentuk dan lebih baik dari lokasi lain. Kemudian perihal perkembangan disekitar ibukota, yah bisa jadi dan bisa tidak. Pribadi, bisa terjadi karena ibukota memerlukan berbagai kebutuhan terkait sumber daya manusianya. Manusia sendiri memiliki kebutuhan pokoknya, terutama tempat tinggal. Jadi, bisa jadi saat ibukota dipindahkan, terjadi perkembangan infrastruktur di daerah tersebut. Dan kalaupun dari Jakarta mau dipindahkan, setidaknya harus sudah memuat infrastruktur tersebut. Secara figur sih memang bisa saja dipindahkan kemana-mana ibukota, tapi orang yang bekerja di ibukota sendiri tidak mungkin bisa dipindah-pindahkan. Mungkin disaat transportasi hanya sekejap, ibukota bisa dipindah-pindahkan, tapi bisa jadi kebalikannya, orang yang tinggal di ibukota pada pindah keluar. haha.

Saya berpendapat juga bahwa ini terkait saat sentralisasi pemerintahan. Berikut komentar saya mengenai hal tersebut:

Kalau tidak salah, itu disebabkan (atau salah satunya) karena sentralisasi pemerintahan, jadi setiap pengambilan keputusan (terlebih lagi mengenai infrastruktur) bisa lama. Dengan dimulai otonomi daerah tahun 2000, daerah mulai ada kewajiban sendiri untuk bikin infrastruktur. cuman yang mulai repot juga kesempatan praktisi KKN juga besar. haha. dan kalau gitu baru 15 tahun, dalam perkembangan infrastruktur, waktu tersebut relatif masih singkat. cmiiw.

Saya sendiri masih kurang informasi terkait pernyataan saya diatas. Jadi, kalau ada yang lebih paham bisa diinfo-infokan dong. Jika benar otonomi daerah dimulai tahun 2000, ataupun ide pembangunan infrastruktur itu kewajiban daerah dimulai tahun tersebut secara agresif, yah waktu 15 tahun masih relatif singkat. Untuk perencanaan saja bisa makan lebih dari 1 tahun, dan itupun tergantung skala. Sebut saja jembatan, bisa makan waktu 2 tahun perencanaan dan 4 tahun untuk pembangunannya (ini sekedar perkiraan saja).

Tak disangka capek juga nulis untuk pos ini, cerita lain akan saya lanjutkan di pos berikutnya.

#2210: Menjelajah Facebook: Overpopulasi di Indonesia